KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN

Abstract

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, dari makna tersebut bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar termasuk dalam hal ini anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan haknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan mengenai anak jalanan di Kota Padang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Fungsional-Sruktural oleh Talcott Parson dengan menggunakan konsep AGIL merupakan singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, integration, dan Latency. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan anak jalanan di Kota Padang diatur melalui kebijakan daerah yaitu dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, dengan peraturan Walikota tersebut, penanganan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang dilaksanakan oleh pemerintah setempat melalui Dinas Sosial. Penanganan anak-anak jalanan menjadi bagian pelayanan dan penanganan dari Dinas Sosial dan  melibatkan berbagai kerjasama dari semua stakeholder secara berkelanjutan.